LKSPK Gelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Desa

Fokus pada Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan

Admin

12/22/20242 min baca

Yogyakarta, 22 Desember 2024 — Lembaga Kajian Sosial Politik Kontemporer (LKSPK) sukses menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Desa bertajuk “Aspek Pelayanan dan Pengawasan Pemerintahan Desa” di Yogyakarta pada 18–20 Desember 2024. Kegiatan ini diikuti oleh aparatur desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, sebagai bagian dari komitmen LKSPK dalam mendorong community development dan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif.

Kontribusi LKSPK untuk Penguatan Kapasitas Desa

Workshop ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam tata kelola pemerintahan desa, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui pendekatan study lapangan, peserta diajak belajar langsung dari praktik terbaik dua desa percontohan:

  1. Kalurahan Tridadi, Sleman

    • Mengelola destinasi wisata Puri Mataram dan Aglonema Park melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berhasil menghasilkan pendapatan ±Rp10 miliar/tahun.

    • Inovasi seperti pasar ndelik (pasar transaksi menggunakan uang kayu pandel) dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

  2. Kampung Cyber, Kelurahan Patehan, Yogyakarta

    • Model desa berbasis teknologi dengan akses internet gratis di seluruh rumah dan fasilitas hotspot umum.

    • Kolaborasi warga dan pemerintah dalam menjadikan desa sebagai destinasi wisata edukatif.

Dr. Baskoro Wicaksono, M.IP, Direktur Eksekutif LKSPK, menegaskan, “Workshop ini tidak sekadar transfer pengetahuan, tapi juga membangun kesadaran bahwa penguatan desa harus berorientasi pada kemanfaatan masyarakat dan tata kelola yang akuntabel.”

Dampak Langsung bagi Peserta

Peserta memperoleh wawasan praktis tentang:

  • Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengelolaan BUMDes dan unit usaha desa.

  • Pelayanan publik berbasis partisipasi warga, termasuk transparansi administrasi dan pengawasan keuangan.

  • Pemanfaatan teknologi untuk membuka akses ekonomi dan pendidikan masyarakat.
    Selain itu, kegiatan ini dilengkapi dengan kunjungan ke Candi Borobudur dan Gunung Merapi untuk memperkaya wawasan kebudayaan peserta.

Komitmen Berkelanjutan untuk Pemberdayaan Desa

Sebagai lembaga nirlaba yang fokus pada kajian sosial-politik, LKSPK konsisten mendorong program pemberdayaan desa melalui:

  1. Pendampingan kelembagaan bagi pemerintah desa dan BUMDes.

  2. Riset kebijakan terkait tata kelola desa, partisipasi masyarakat, dan pembangunan inklusif.

  3. Diseminasi hasil kajian melalui workshop, seminar, dan publikasi kebijakan (policy brief).

Workshop ini menjadi bukti nyata kontribusi LKSPK dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-11 (kota dan komunitas berkelanjutan) dan ke-16 (kelembagaan yang inklusif).

Tentang LKSPK

Lembaga Kajian Sosial Politik Kontemporer (LKSPK) adalah lembaga independen berbasis di Pekanbaru, Riau, yang berfokus pada riset sosial-politik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Sejak berdiri tahun 2018, LKSPK telah menjalankan program unggulan seperti survei opini publik, pemantauan pemilu, dan pengawalan kebijakan desa.

Informasi Lebih Lanjut:
Setyo Irawan, S.IP (Direktur Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa LKSPK)


Kontak: 0813 6570 6750 | Email: office.lkspk@lkspk.com | Website: www.lkspk.com