LKSPK Sukses Gelar Workshop Penguatan Tata Kelola Desa

Pekanbaru, 30 September 2024 — Lembaga Kajian Sosial Politik Kontemporer (LKSPK) menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Desa bertema "Aspek Pelayanan Publik, Penataan, dan Pengawasan" secara hybrid di Pekanbaru (25-26 September) dan Bali (27-29 September) 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 22 aparatur desa dari Kabupaten Kampar, Riau, sebagai wujud kontribusi LKSPK dalam membangun community development berbasis demokrasi partisipatif dan pemerintahan desa yang akuntabel.

Strategi Penguatan Demokrasi Desa

Workshop ini dirancang untuk menjawab tantangan tata kelola desa melalui pendekatan multidimensi:

1. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD/K)

   • Materi oleh Eva Warni (Dinas PMD DUKCAPIL Riau) menekankan peran LKD/K sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sesuai UU No. 6/2014.

   • Peserta diajak membangun sinergi berbasis transparansi dan akuntabilitas pendanaan APBDes/APBD.

2. Solusi Isu Pelayanan Publik

   • Dr. Baskoro Wicaksono (Akademisi Universitas Riau) mengidentifikasi dualisme kewenangan kementerian sebagai akar masalah, serta merekomendasikan harmonisasi prosedur, pemanfaatan sistem informasi terpadu, dan pengawasan berkala.

3. Pengembangan SDM Aparatur Desa

   • Suta Pranawijaya (BPSDM Riau) menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan, penguasaan teknologi, dan soft skills (komunikasi, kepemimpinan) untuk menciptakan pelayanan prima.

Praktik Terbaik dari Desa Penglipuran, Bali

Peserta melakukan study lapangan ke Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli—peraih Kalpataru 1995—untuk belajar:

• Model Tata Kelola Berbasis Budaya: Penerapan filosofi Tri Hita Karana (keseimbangan manusia-Tuhan-lingkungan) dalam pengelolaan wisata.

• Partisipasi Inklusif: Pelibatan seluruh warga dalam pembangunan tanpa mengikis tradisi lokal.

• Keberlanjutan Ekologis: Perlindungan hutan bambu sebagai fondasi ekosistem desa.

Dampak pada Kapasitas Pemerintah Desa

Workshop menghasilkan rekomendasi konkret untuk peserta:

• Peningkatan Transparansi: Implementasi sistem pengaduan masyarakat multichannel (WhatsApp, website desa, kotak saran).

• Kepemimpinan Progresif: Pelatihan kepemimpinan inovatif yang menjauhi model regresif (otoriter) dan involutif (elitis), mendorong model progresif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.

• Kolaborasi Lintas Sektor: Kerja sama dengan perguruan tinggi dan swasta untuk penguatan ekonomi lokal.

Komitmen LKSPK untuk Demokrasi Desa

Sebagai lembaga nirlaba independen, LKSPK konsisten mendorong demokratisasi desa melalui:

• Riset Kebijakan: Analisis isu sosial-politik desa dan diseminasi melalui policy brief.

• Pendampingan Kelembagaan: Fasilitasi penguatan LKD dan BUMDes.

• Edukasi Publik: Diskusi bulanan dan pelatihan kepemimpinan untuk aparatur desa.

  Dr. Baskoro Wicaksono menegaskan, "Demokrasi desa bukan hanya musyawarah formal, tapi praktik sehari-hari yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan."

Tentang LKSPK

Lembaga Kajian Sosial Politik Kontemporer (LKSPK) adalah organisasi independen berbasis di Pekanbaru yang fokus pada riset kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Sejak 2018, LKSPK telah menjalankan program unggulan termasuk survei opini publik, pemantauan pemilu, dan advokasi kebijakan desa.

Informasi Lebih Lanjut:
Setyo Irawan, S.IP (Direktur Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa LKSPK)

Kontak: 0813 6570 6750 | Email: office.lkspk@lkspk.com | Website: www.lkspk.com